WARTA NU

LBH Ansor Bahas Kekosongan Hukum Pada Pilkades Serentak 2019

Acara Diskusi Bulanan LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Sabtu (02/11/2019)

Media NU- LBH GP Ansor Kabupaten Tasikmalaya menggelar diskusi bulanan dengan tema Refleksi Pilkades Serentak dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa” pada Sabtu (2/11/2019).

Kegiatan yang bertempat di Kantor LBH Ansor kabupaten Tasikmalaya Ruko Blok Singaparna Nomor 24 tersebut dihadiri oleh Dede Permana, SH, MH dosen STHG Tasikmalaya dan Khoerun Nasihin Kordiv Penindakan Bawaslu kabupaten Tasikmalaya sebagai pemateri, serta dihadiri BEM STHG Tasikmalaya, LKBH IAIC, PPDI Kabupaten Tasikmalaya dan PAC Ansor.

Dalam kesempatan tersebut Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Rofik, SH mengatakan bahwa terdapat celah kekosongan hukum terkait pelanggaran dan sangsi dalam penyelenggaraan pilkades serentak 2019 di Indonesia khususnya Kabupaten Tasikmalaya.

“Pilkades Serentak 211 Desa di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2019 ini secara umum berjalan secara kondusif dan telah menghasilkan Kades-kades terpilih, ada yang baru, ada yang terpilih kembali dan ada juga incumbent yang tidak terpilih/kalah. Tetapi dari pencapaian penyelenggaraan pesta demokrasi di tingkat Desa berdasarkan fakta dilapangan banyak permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini masih dalam penyelesaian antara pihak yang merasa dirugikan dengan pihak panitia pilkades, BPD, Camat hingga Bupati sebagaimana mekanisme Perundang-undangan kaitan dengan sengketa hasil pilkades” ujarnya menerangkan.

Menurut Asep dari sekian banyak permasalahan hasil pilkades terdapat beberapa permasalahan yang tidak ada mekanisme penyelesaiannya.

“Dikarenakan tidak adanya aturan yang mengatur itu seperti halnya larangan politik uang saat kampanye dan atau ketika hari H pemilihan,larangan panitia pilkades, hingga larangan BPD dan Perangkat Desa menjadi tim kampanye/tim sukses salah satu Calon Kades” katanya menambahkan.

Asep menjelaskan bahwa dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No. 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Teknis, UU No. 6 Tahun 2014, Permendagri 112 Tahun 2014 Tentang Pilkades, Perda Kab. Tasikmalaya No. 2 Tahun 2017 Tentang Desa hingga Perbup No. 37 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa tidak diatur terkait pelanggaran dan sangsi dalam Pilkades.

“Di peraturan itu hanya di atur 2 pasal saja yakni mekanisme pelaksanaan Pilkades dan Perselisihan Hasil Pilkades, di dalam peraturan-peraturan itu tidak ada pasal yang mengatur kaitan politik uang, perangkat desa jadi timses calon kades tertentu hingga sangsinya sehingga permasalah-permasalahan tersebut menjadi kebuntuan hukum karena tidak ada yang berwenang memproses secara hukum di pelanggaran tersebut” ujarnya.

Menurutnya kalaupun dikaitkan dengan hukum yang lain seperti halnya money politik dianggap suap maka dari kontruksi hukumnya akan bias karena tidak memenuhi unsur-unsur penyuapan.

“Jadi saya kira ini menjadi persoalan yang serius untuk pencari keadilan dan hak seseorang karena tidak ada dasar hukum yang menjadi pijakannya maka berlaku Asas Legalitas” pungkasnya.

Penulis: Budi

Tinggalkan Balasan